Enam Tahun Terabaikan di Huntara, Koalisi Lintas Profesi Lebak Gelar Aksi Solidaritas dan ‘Ketuk Langit’ untuk Korban Banjir Cigobang
Lebak, mcnnusantara.com – Gelombang solidaritas kemanusiaan pecah di jantung Kabupaten Lebak. Koalisi lintas profesi yang terdiri dari organisasi masyarakat (Ormas), LSM, mahasiswa, hingga jurnalis menggelar aksi donasi dan doa bersama di depan Alun-alun Rangkasbitung. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes moral atas nasib 104 keluarga korban banjir bandang tahun 2020 yang hingga kini, enam tahun berselang, masih terkatung-katung di Hunian Sementara (Huntara).
Warga terdampak di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong, hingga saat ini belum mendapatkan Hunian Tetap (Huntap) yang dijanjikan pemerintah. Kondisi ini berbanding terbalik dengan warga terdampak di wilayah tetangga, Kabupaten Bogor, yang telah lama menempati hunian permanen pasca-bencana serupa pada 1 Januari 2020 lalu.
Ironi Anggaran dan Jeritan Nurani
Aksi yang diwarnai dengan pendirian “Tenda Perjuangan” ini menyoroti ketimpangan prioritas pembangunan di Kabupaten Lebak. Pemerintah Daerah dinilai lebih mengutamakan estetika kota melalui proyek renovasi Alun-alun Rangkasbitung yang menelan anggaran Rp4,9 miliar, sementara hak dasar warga untuk hidup layak diabaikan.
Presidium Forwatu Banten, Arwan, menegaskan bahwa aksi dzikir dan doa bersama ini merupakan simbol tersumbatnya suara rakyat di ruang kebijakan.
”Ini bukan sekadar ritual keagamaan, ini adalah jeritan nurani. Ketika suara warga Cigobang tidak lagi terdengar, maka kami memilih mengetuk langit. Mereka adalah manusia bermartabat, bukan sekadar angka statistik. Negara tidak boleh terus menunda keadilan,” tegas Arwan di sela-sela isak tangis perwakilan warga Huntara yang hadir.
Kritik Keras Ketimpangan Kebijakan
Senada dengan Arwan, Ketua LSM GMBI, King Naga, menyentil keras keberpihakan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mengelola anggaran daerah. Ia menilai penderitaan warga Cigobang adalah bukti kegagalan kolektif pemerintah.
”Enam tahun lebih warga hidup tidak layak, sementara proyek ‘pemanis’ kota terus berjalan. Tenda ini adalah alarm bagi penguasa; selama warga belum mendapatkan haknya, kami akan terus berada di barisan rakyat,” ujar King Naga.
Respons Pemerintah Daerah
Menanggapi tekanan massa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak di saat pertemuan peserta aksi. Pihak pemerintah berdalih bahwa proses pembangunan Huntap masih terkendala regulasi.
”Kami sedang menunggu Peraturan Bupati selesai. Mudah-mudahan hari Senin sudah jadi,” ujar Sekda di hadapan para pengunjuk rasa.
Meski demikian, massa aksi menyatakan akan terus mengawal janji tersebut dan memastikan bantuan donasi yang digalang tersalurkan langsung untuk membantu kebutuhan mendesak warga di Huntara yang selama enam tahun hidup dalam ketidakpastian
>sitinurjanah
