Disorot Dugaan Pungutan Rp500 Ribu hingga Rp1,5 Juta, BPN Tangsel Tegaskan Tak Tolerir Pungli
TANGERANG SELATAN, mcnnusantara.com – Dugaan pungutan uang dalam proses pengurusan sertifikat tanah di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat tanggapan dari pihak Kantor Pertanahan (Kantah) Tangsel.
Sebelumnya, seorang sumber menyebut adanya dugaan permintaan biaya sebesar Rp500 ribu untuk proses pengukuran tanah apabila pengurusan dilakukan melalui pihak yang diberi kuasa. Selain itu, terdapat pula informasi mengenai biaya tambahan pembuatan gambar ukur hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) sertifikat yang disebut-sebut mencapai Rp1,5 juta.
Menanggapi informasi tersebut, pihak BPN Tangsel menegaskan bahwa biaya resmi pelayanan pertanahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.
“Untuk biaya resmi yang berlaku, sesuai dengan PP 128/2015. Untuk pengukuran dan pemetaan sendiri ada di Pasal 4 ayat 1, di mana biaya dihitung berdasarkan luas dan HSBKu yang sudah ditetapkan. Lalu untuk penerbitan SK juga di Pasal 7 ayat 1, yang mana biaya dihitung berdasarkan rumus yang sudah ditetapkan,” demikian penjelasan pihak BPN Tangsel melalui pesan tertulis.
Pihak BPN juga menjelaskan bahwa komponen biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi petugas telah diatur dalam ketentuan tersebut.
Terkait dugaan adanya pungutan di luar ketentuan resmi, BPN Tangsel menyatakan tidak memberikan toleransi terhadap praktik pungutan liar (pungli).
“Kami BPN Tangsel tidak mentolerir adanya pungutan di luar ketentuan resmi PNBP (pungli). Kami senantiasa berkomitmen menjalankan seluruh prosedur pelayanan pertanahan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
BPN Tangsel juga mengimbau masyarakat agar mengurus pendaftaran tanah secara mandiri tanpa menggunakan perantara atau calo. Pembayaran PNBP pun dianjurkan dilakukan langsung melalui mobile banking maupun platform e-commerce yang tersedia.
Untuk mencegah praktik pungutan liar dan percaloan, BPN Tangsel mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah pembenahan pelayanan.
Di antaranya meminimalkan interaksi tatap muka melalui layanan elektronik, seperti pengecekan dan pendaftaran Hak Tanggungan (HT) serta roya elektronik.
Selain itu, BPN Tangsel menyebut telah mempublikasikan standar biaya dan jangka waktu pelayanan melalui area kantor maupun media sosial resmi.
Pengawasan internal juga diklaim diperkuat dengan menugaskan manajer di area loket pelayanan. BPN turut menyediakan akses informasi dan pengaduan bagi masyarakat, dengan komitmen menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.
Meski demikian, klarifikasi tersebut belum secara spesifik menjawab dugaan permintaan uang Rp500 ribu untuk pengukuran tanah maupun biaya pembuatan gambar ukur yang disebut mencapai Rp1,5 juta.
Publik tentu berharap BPN Tangsel dapat memastikan apakah nominal-nominal yang disampaikan sumber tersebut memiliki dasar tarif resmi atau justru merupakan pembayaran di luar mekanisme PNBP.
Jika ditemukan adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat berharap dilakukan pemeriksaan dan tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti terlibat.
Transparansi rincian biaya menjadi penting agar masyarakat tidak dibebani pembayaran di luar ketentuan ketika mengurus hak atas tanahnya.
(Redaksi)
